PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :       TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUBANG
BUPATI SUBANG,


Menimbang  : a. bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

b. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal 17  Peraturan  Daerah termaksud perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.


Mengingat :

1. Undang Undang     Nomor     4     Tahun     1 968,     tentang Pembentukan     Kabupaten    Purwakarta     dan    Kabupaten Subang    (Lembaran   Negara  RI  Tahun  1968   Nomor   31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

3. Undang Undang Nomor  17 Tahun  2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang  Undang  Nomor   10   Tahun    2004,    tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang Undang   Nomor 32   Tahun   2004,   tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  58    Tahun   2005,   tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

8.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

9.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.


M E M U T U S K A N :
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI  SUBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUBANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal   1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom  yang lain sebagai Badan Eksekutif  ; 4. Bupati adalah Bupati Subang ;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;

6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang ;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang ;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan tugas operasional tertentu Dinas di lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak  secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas ;


BAB  II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal   2


(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan ;

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah


Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal  3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal  4


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan ;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan ;

d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.


BAB   III ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal  5


Unsur Organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ;

c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi 

Pasal  6


(1). Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan :

   1. Sub Bagian Umum ;

   2. Sub Bagian Keuangan ;

   3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Bidang Program,  membawahkan :

   1. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;

   2. Seksi Data dan Informasi ;

   3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahkan :

   1. Seksi Perikanan Air Tawar ;

   2. Seksi Perikanan Air Payau ;

   3. Seksi Pengendalian Perikanan Air Tawar dan Payau.

e. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan :

   1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perikanan Tangkap ;

   2. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap ;      

   3. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap.

f. Bidang Bina Usaha, membawahkan :

   1. Seksi Perijinan dan Kelembagaan ;

   2. Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi ;

   3. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional


(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7


Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memotivasi serta mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati.

Paragraf   2

Sekretariat

Pasal  8

(1). Sekretariat  mempunyai   tugas   pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

(2). Untuk   menyelenggarakan   tugas   pokok   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan program kegiatan sekretariat ;

   b. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian ;

   c. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;

   d. Penyelenggaraan administrasi Keuangan ;

   e. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian ;

   f. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

   g. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;

   h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin ;

   i. Pengelolaan naskah dinas ; j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

   k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

(3). Sekretariat, membawahkan :

   a. Sub Bagian Umum ;

   b. Sub Bagian Keuangan ;

   c. Sub Bagian Kepegawaian

Pasal  9


(1). Sub    Bagian   Umum    mempunyai    tugas    pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,
perlengkapan, pemeliharaan dinas dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta pengelolaan perpustakaan dinas ;
(2). Untuk  menyelenggarakan   tugas   pokok   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

b. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat/naskah-naskah dinas ;

c. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas ;

d. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;

f. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ;

g. Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan dinas ;

h. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas;

i. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan ;

j. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan ;

k. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;

l. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara ;

m. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas ;

n. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapatrapat dinas ;

o. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelengkapan;

p. Pengelolaan Perpustakaan Dinas dan hubungan masyarakat ;

q. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 10

(1). Sub  Bagian    Keuangan    mempunyai   tugas    pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;

(2). Untuk   menyelenggarakan   tugas   pokok   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;

b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Anggaran Satuan (RAS) dan Dokumen Anggaran Satuan (DAS) ;

c. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan ;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas ;

f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah ;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya ;

h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;

i. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan.

Pasal 11

(1). Sub Bagian   Kepegawaian   mempunyai   tugas   pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; (2). Untuk   menyelenggarakan    tugas    pokok   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian ;

b. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas ;

c. Pelaksanaan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) di lingkungan dinas ;

d. Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai ;

e. Pengelolaan kesejahteraan pegawai ;

f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai ;

g. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ;

h. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Dinas ;

i. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;

j. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas ;

k. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait ;

l. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi kepegawaian.

Paragraf   3

BIdang Program

Pasal  12

(1) Bidang Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dan penyusunan program kerja dinas ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Program, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang kelautan dan perikanan ;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data di bidang kelautan dan perikanan ;

c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang kelautan dan perikanan ;
d. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan kelautan dan perikanan

 e. Pengelolaan data statistik dan informasi di bidang kelautan dan perikanan ;

f. Pengelolaan sistem Informasi manajemen kelautan dan perikanan ;

g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas ;

h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan dibidang kelautan dan perikanan;

i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan ;

j. Pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan program kerja dinas ;

k. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang bina program kelautan dan perikanan. (3) Bidang Program, membawahkan : a. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ; b. Seksi Data dan Informasi ; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.