Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Subang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dibidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati
  3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan
  4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Termasuk Sumberdaya Alam di Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten dan Pemberian Informasi Apabila Terjadi Pelanggaran di Luar Batas Kewenangan Kabupaten

c.  Pelaksanaan dan Koordinasi Perijinan Terpadu Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut

d.  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Wilayah Kewenangan Kabupaten

e. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan Serta Lingkungannya

f.  Pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, konservasi dan Pengelolaan Kekayaan Perairan Danau, Sungai, Rawa dan Wilayah Perairan Lainnya di Wilayah Kabupaten

g.  Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Yang Mengalami Kerusakan (Kawasan Mangrove, Lamun dan Terumbu Karang)

h. Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan di Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten

i. Pemberian Izin Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan Yang Menggunakan Kapal Perikanan Sampai Dengan 10 GT Serta Tidak Menggunakan Tenaga Kerja Asing

j.  Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Kecil

k.  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

l.  Pelaksanaan Kebijakan Pembudidayaan Ikan dan Perlindungannya

m. Pelaksanaan Kebijakan Mutu Benih/Induk Ikan

n. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

o.  Pengawasan Perbenihan, Pembudidayaan ikan dan System Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

p.  Pelaksanaan Kebijakan, Pembangunan dan Pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar, Air Payau dan Laut

q.  Pelaksanaan Kebijakan Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya

r.  Pembangunan, Perawatan dan Pengelolaan Pasar Ikan